Berita

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi/Net

Politik

Komisi I DPR: Sudah Tepat Protes Pada Inggris, Indonesia Harus Tegas Pada Pengganggu NKRI

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Protes yang dilayangkan Indonesia pada Duta Besar Inggris di Jakarta Owen Jenkins atas deklarasi kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda sudah tepat.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, langkah tersebut sangat tepat untuk menunjukkan ketegasan terhadap siapa pun yang mengganggu NKRI.

Hal ini mengingat, Benny Wenda berstatus sebagai warga negara Inggris saat melakukan deklarasi itu.


“Apa yang dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, siapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris,” ujar Bobby kepada wartawan, Senin (7/12).

Bobby menilai apa yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak masuk akal, karena karena ia bukan warga Papua Barat melainkan warga Inggris.

“Benny Wanda telah menjadi warga Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Barat," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu Bobby juga mengingatkan kembali terkait petisi Benny Wenda tahun 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.

Sementara itu, Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins telah berjanji menindaklanjuti. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah Inggris sepenuhnya mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh.

Seperti yang diketahui, dalam The Act of Free Choice yang diterima oleh Sidang Umum PBB dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2054 pada 19 November 1969. Dengan disahkannya hasil Perpera, dinyatakan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah menurut hukum internasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya