Berita

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Uni Eropa Kembali Bahas Sanksi Untuk Turki, Keputusan Jerman Jadi Kunci

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 11:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Uni Eropa akan membahas sanksi terhadap Turki atas sengketa eksplorasi gas Mediterania dalam pertemuan pada Senin (7/12).

Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri blok itu dilakukan sebelum Uni Eropa memutuskan hukuman atau sanksi apa yang akan diberlakukan kepada Turki.

Para menteri sendiri hanya akan melakukan evaluasi, sementara keputusan akan dilakukan dalam pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa pada Kamis (10/12), seperti dikutip Reuters.


Uni Eropa telah mengancam Ankara sejak Oktober untuk berhenti menjelajahi perairan yang disengketakan di Mediterania Timur. Tetapi Turki kembali mengirimkan kapal eksplorasi Oruc Reis.

"Menempatkan kembali kapal eksplorasi ke laut tepat setelah KTT tidak diterima dengan baik oleh negara-negara anggota," ujar seorang diplomat.

Perselisihan antara Turki dan Uni Eropa kemudian meluas. Blok itu menyoroti keterlibatan Turki dalam konflik di Libya dan Rusia.

Jerman, sebagai pemegang kursi presidensi Uni Eropa saat ini memiliki kunci untuk menentukan pemberlakuan sanksi untuk Turki.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya