Berita

Tanda peringatan wajib masker di stasiun kereta Waterloo di pusat kota London, Juni 2020/Juni

Dunia

Survei: Lebih Dari Setengah Populasi Inggris Tidak Percaya Bahwa Pemerintah Bisa Menangani Pandemik

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 07:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Masyarakat di Inggris menyatakan mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa pemerintah bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Para pejabat dianggap gagal mempersiapkan gelombang kedua.

Pernyataan itu didapat dari hasil sebuah survei yang dilakukan pada akhir November 2020 terhadap 2.244 penduduk yang diwawancara dengan kisaran usia 16-75 tahun.

King's College London dan Ipsos MORI mendapati hasil survey yang menunjukkan bahwa sebanyak 57 orang Inggris tidak  mempercayai pemerintah, dan hampir dua pertiganya, yaitu 64 persen, mengatakan bahwa para pejabat telah gagal mempersiapkan diri, seperti dilaporkan oleh RT, Minggu (6/12).


Proporsi mereka yang tidak mempercayai pemerintah pada masalah Covid-19 telah berlipat ganda sejak dimulainya pandemi delapan bulan lalu, kata para peneliti.

“Kepercayaan publik telah menurun. Sekarang, untuk pertama kalinya, mayoritas mengatakan mereka tidak mempercayai penanganan pandemik yang dilakukan pemerintah," Bobby Duffy, direktur Institut Kebijakan di King's College London.

Enam puluh delapan persen orang yang disurvei setuju bahwa tanggapan pemerintah terhadap Covid-19 membingungkan dan tidak konsisten, sementara 51 persen menganggapnya sebagai "penghinaan nasional" dan setengah dari responden mengatakan mereka marah kepada pemerintah atas cara pemerintah menangani pandemi.

Namun, meski banyak keluhan, 44 persen tetap menyatakan mendukung pendekatan pemerintah saat ini, sementara 25 persen menyatakan menentang.

Perdana Menteri Boris Johnson dan kabinetnya dikritik habis-habisan karena masalah-masalah seperti tingginya angka kematian di panti jompo dan pesan yang beragam tentang bagaimana masyarakat harus bersikap selama krisis.

Pada bulan Oktober, ketua Partai Buruh Keir Starmer mengecam PM karena "kehilangan kendali atas virus".

Baru-baru ini, beberapa pejabat lokal memperingatkan bahwa sistem tiga tingkat penguncian regional Johnson memiliki efek yang melumpuhkan ekonomi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya