Berita

Debat publik tahap III Pilkada Surabaya/RMOLJatim

Politik

Eri Cahyadi: Pembangunan Kota Surabaya Akan Selaras Dengan Kebijakan Pusat Dan Provinsi

MINGGU, 06 DESEMBER 2020 | 13:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pembangunan Kota Surabaya akan selalu selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Hal tersebut ditegaskan calon walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam debat  publik tahap III Pilkada Surabaya, Sabtu malam (5/12).

“Kami sampaikan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah harus diwujudkan. RPJMD Kota Surabaya kami akan mengacu kepada RPJP (rencana pembangunan jangka panjang dari pemerintah pusat), RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional), dan RPJMD provinsi," ujar Eri Cahyadi.


"Kemudian kita susun Renstra (Rencana Strategis) yang berlaku selama lima tahun, kemudian menjadi Renja (rencana kerja),” imbuhnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Eri menegaskan, pembangunan kota harus selalu berkelanjutan demi menjaga berbagai hasil pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

”Pembangunan kota ini selalu berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan keadaan masyarakat,” tegas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sebagai mantan kepala Bappeko, Eri kemudian merinci bagaimana proses pembangunan dilakukan, yaitu dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

”Seluruh masyarakat bisa mengusulkan, apa yang diinginkan dalam menunjang pembangunan Kota Surabaya,” katanya.

Eri juga menyampaikan komitmennya untuk terus memantapkan pemerintahan yang transparan, professional, dan melayani rakyat sebagaimana telah dilakukan Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini selama sepuluh tahun terakhir.

”Itulah cara terbaik membangun Surabaya, membangun persatuan, memperkuat Indonesia,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya