Sandiaga Uno dan Edhy Prabowo/Net
Kursi kosong Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo usai jadi tersangka korupsi masih menjadi perbincangan hangat.
Partai Gerindra berpeluang besar mengirimkan kembali kader terbaiknya menggantikan Edhy yang juga wakil ketua umum di partai besutan Prabowo Subianto itu.
Setidaknya ada dua nama yang santer menggantikan Edhy. Dua kader itu adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menyebutkan, secara prinsip, siapa pengganti Edhy adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk memilih.
Tetapi, dalam pandangannya, Presiden Jokowi akan lebih memilih Sandiaga Uno, daripada Fadli Zon untuk menggantikan Edhy.
"Dugaan saya Menteri KKP masih akan dijadikan jatah Gerindra. Jadi siapa yang diajukan Gerindra yang akan jadi pertimbangan. Bila yang diajukan Fadli Zon dan Sandi, dugaan saya peluangnya lebih besar Sandi,†kata Djayadi kepada wartawan, Rabu (2/12).
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini mengatakan, posisi Sandi yang pernah menjadi calon wakil presiden dan pengalamannya sebagai pengusaha menjadi salah satu alasan mengapa dia layak dipilih.
Pegalaman Sandi sebagai pengusaha, menurut dia, bisa akan lebih diperlukan Jokowi untuk membantu memulihkan ekonomi dari bidang kelautan dan perikanan serta maritim secara umum.
Namun, kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, lanjut dia, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar.
“Kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar,†jelasnya.
Paling tidak, kata dia, masuknya Fadli Zon ke dalam kabinet, akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di sisa pemerintahan hingga 2024 mendatang.
“Secara politik, kalau Fadli Zon yang jadi diajukan oleh Gerindra, saya kira Jokowi tidak keberatan karena itu akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan,†pungkasnya.
