Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly/Net
Pemerintah berusaha memajukan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui perseroan perorangan dalam rangka mewujudkan ekonomi Indonesia yang kondusif, terutama pada masa pandemi Covid-19, .
Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly saat membuka diskusi interaktif bertajuk "Arah Kebijakan Pemerintah Memajukan UMK Melalui Perseroan Perorangan" yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, Senin (30/11).
Menurut Yasonna Laoly, pemerintah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan keadaan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja yang dirancang dengan metode omnibus law ini adalah sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (
Ease Of Doing Business/EODB) Indonesia dari peringkat 73 menjadi di bawah peringkat 40," kata Yasonna dalam keterangannya.
Melalui UU Cipta Kerja ini, kata dia, pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK.
"Kemudahan yang diberikan tersebut diantaranya adalah hadirnya jenis badan hukum baru yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau
sole proprietorship with limited liability," ujarnya.
Dengan adanya perseroan perorangan, lanjut Yassona, maka pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang.
"UMK dianggap sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan bruto domestik di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perlunya mendorong kemudahan memulai usaha (
starting a business) berbentuk perseroan terbatas untuk UMK," terangnya.
Yassona Laoly menjelaskan, kemudahan yang diberikan dalam perseroan perorangan tercermin pada saat pendiriannya, yaitu dilakukan secara
declaratoir dengan hanya mengisi form yang akan disediakan dalam laman
ahu.go.id tanpa memerlukan akta notaris dan tidak perlu adanya pengumuman dalam tambahan berita negara.
Di samping itu, demi menuju tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel, perseroan perorangan juga akan melakukan laporan keuangan setiap tahun secara elektronik.
Bahkan, kata Yasonna Laoly, Kementerian Hukum dan HAM akan menyediakan format laporan keuangan perusahaan perorangan yang sangat sederhana.
"Dengan adanya laporan keuangan tersebut, maka perseroan perorangan ini akan lebih mudah untuk meminjam modal di bank karena telah dianggap sebagai entitas yang memiliki
business sustainability yang dapat dipantau sehingga pihak bank akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman modal," jelasnya.
Diskusi interaktif yang digelar di Manado ini dihadiri oleh pemerintah daerah Kota Manado, pelaku usaha, dan notaris.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan tidak ada kebijakan yang saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan bagi pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.
