Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat pertemuan ramah tamah dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah/Net

Politik

Ketua DPD Yakin Sirkuit Mandalika Bisa Ubah Wajah NTB Dan Indonesia

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 14:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sirkuit Mandalika yang sedang dibangun diyakini bisa mengubah wajah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Indonesia di kancah internasional.

Rasa optimis tersebut disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat pertemuan ramah tamah dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, di rumah jabatan gubernur di Lombok, Selasa malam (24/11).

"Sukses pembangunan Mandalika akan mengubah wajah NTB dan Indonesia. Karena efek domino ekonomi dari kawasan Mandalika akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," ujar LaNyalla.


"Termasuk penyerapan tenaga kerja untuk sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya. Baik tenaga kerja tetap, maupun tenaga kerja musiman pada saat event berlangsung," imbuhnya.

LaNyalla menambahkan, potensi transaksi ekonomi dari event maupun kawasan penunjang di Mandalika akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan para pelaku bisnis.

"Ini juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah, agar masyarakat dan produk lokal dapat terlibat di dalam transaksi atau pasar tersebut. Oleh karena itu, harus disiapkan mulai dari sekarang," katanya.

Menurutnya, salah satu hal yang harus dilakukan adalah pembinaan UMKM dan sertifikasi serta uji kompetensi tenaga kerja. Termasuk juga pelatihan vokasi untuk siswa SMK dan sarjana jurusan pariwisata yang diharapkan dapat terserap sebagai tenaga kerja di kawasan penunjang Sirkuit Mandalika.

"Saya berharap sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana serta manfaat dari keberadaan sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya, lebih diintensifkan," harapnya.

LaNyalla yakin, kalau masyarakat NTB telah mendapat gambaran yang utuh, dukungan dari masyarakat akan semakin kuat.

"Seringkali komunikasi kita yang kurang, menimbulkan apatisme masyarakat terhadap program-program besar pemerintah. Padahal, dukungan masyarakat menjadi spirit dan semangat bagi kita untuk melakukan percepatan pembangunan. Ini penting untuk dilakukan," jelasnya.

Bila perlu, masih kata LaNyalla, buatkan video sebagai sarana sosialisasi Mandalika, tayangkan di televisi, baik di TV lokal maupun nasional. Sehingga semua orang Indonesia memiliki harapan dan kebanggaan.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, desain Sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Karena proyek Mandalika akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Apalagi ada dua momentum sport tourism di Indonesia di tahun 2021. Yang pertama Piala Dunia U-20, dan MotoGP 2021.

"Tentu momentum ini harus kita jaga bersama, agar dapat terwujud dan berhasil menjadi legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu, tadi kita sama-sama mendengar bahwa masih ada kendala terkait pembebasan lahan di lokasi pembangunan. Ini harus menjadi concern kita semua. Di satu sisi ada kepentingan strategis, bahwa program ini harus berjalan sesuai tenggat waktunya," ucapnya.

Tetapi, ia juga berharap tidak ada hak rakyat yang kita rugikan. Tetapi hal itu tidak bisa menjadi penghalang dan menimbulkan keterlambatan jadwal pembangunan.

Apalagi pihak Dorna, sebagai pemilik event dan licensor MotoGP sudah punya jadwal.

"Februari mereka akan ke sini meninjau, dan Juni mereka menetapkan batas akhir kesiapan sirkuit. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai lewat. Oleh karena itu, secara khusus saya meminta Senator asal NTB untuk aktif membantu dan berkoordinasi intensif dengan Pak Gubernur, dalam rangka mempercepat pembangunan Sirkuit Mandalika dan kawasan penyangganya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya