Berita

Kepala Bidang Politik Hukum dan HAM Gerakan Cinta NKRI, Absalom Yarisetpuw/Net

Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut

SELASA, 24 NOVEMBER 2020 | 22:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sebagian besar masyarakat di Papua mendukung kebijakan otonomi khusus (Otsus) berlanjut. Sebab pembangunan infrastruktur dan SDM yang masih perlu pembenahan di bumi Cenderawasih itu.

Kepala Bidang Politik Hukum dan HAM Gerakan Cinta NKRI, Absalom Yarisetpuw mengatakan, proses pembangunan yang sudah berjalan ini harus terus berlanjut dan dilaksanakan, manfaatnya sudah dirasakan masyarakat di tanah Papua.

"Mari kita bersama-sama bangun Papua. Kita masih butuh otsus untuk infrastruktur dan SDM Papua yang lebih baik," kata Yarisetpuw di Kota Jayapura, Papua, Selasa (24/11).


Terkait pernyataan salah satu pimpinan Mejelis Rakyat Papua (MRP) yang menyebut penolakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), hal itu hanya dilakukan oleh kelompok kecil.

"Banyak orang asli Papua yang minta otsus berlanjut. Jumlah kami ini banyak, jangan diberitakan sebagian kecilnya saja, itu sama juga tindakan provokasi," ujarnya.

Pelaksanaan RDP dilakukan dengan sistem per wilayah adat yang di Papua. Namun, di beberapa daerah pelaksanaan kegiatan tersebut batal, karena ada penolakan dari warga. Rapat ini merupakan perintah UU Otsus.

"Rakyat dapat mengajukan perubahan atas kebijakan tersebut melalui forum yang digelar oleh MRP, sekali lagi kami tegaskan, program Otsus ini harus berlanjut," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya