Berita

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin/Net

Politik

Jelang Munas X MUI, Din Syamsuddin: MUI Harus Dipimpin Ulama Berintegritas Dan Peduli Umat

SELASA, 24 NOVEMBER 2020 | 20:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Majelis Ulama Indonesia akan menggelar Musyawarah Nasional X pada 25-27 Nopember 2020 di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengucapkan selamat atas gelaran Munas X tersebut.

Dia berharap, gelaran Munas berlangsung sesuai pedoman dasar dan pedoman rumah tangga (AD/ART) MUI.


"Pelanggaran terhadap kedua rujukan dasar tersebut akan mengurangi keabsahan hasil Munas dan mencederai marwah organisasi," ujar Din Syamsuddin, Selasa (24/11).

Din juga berharap agar MUI memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, san cendikiawan Muslim, dengan menjadi tenda besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam.

MUI, kata Din, juga harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika ia salah.

"Elan vital sebagai gerakan amar maruf nahyi munkar harus tetap ditegakkan. MUI perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristiqamah memperdulikan nasib umat Islam," ucapnya.

Lanjutnya, pengurus baru MUI yang akan dihasilkan Munas X harus tetap menjalankan fungsi sebagai pelayan umat.

"Agar Munas dapat menghasilkan kepengurusan yang memantapkan fungsi MUI sebagai khadimul ummah wa shodiqul hukumah, yakni pelayan umat dan mitra kritis pemerintah," jelasnya.

Din juga menyampaikan maaf karena dia tidak dapat hadir dalam gelaran Munas X MUI.

"Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya