Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakefing/Net
Ketegasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bakal mencopot Kepala Daerah yang melanggar Protokol Kesahatan (Prokes) Coviv-19 diapresiasi oleh Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakefing.
Menurut Fadli, sikap tegas Mendagri harus didukung oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Pun dipatuhi serta dijalankan oleh kepala daerah baik itu gubernur, walikota, dan bupati di wilayah masing-masing.
Langkah dan sikap tegas Mendagri, lanjut Fadli, sudah tepat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan mengahindari klaster baru yang dapat merugikan kesehatan masyarakat indonesia.
"Kalau kita baca narasi pernyataan Mendagri di media, di sana ada sikap tegas yang harus diapresiasi, bahwa kepala daerah wajib menjalankan Prokes Covid-19 dan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan Prokes Covid-19," ujar Fadli dalam keterangannya kepada Redaksi, Kamis (19/11).
Fadli berharap sikap tegas Mendagri ini tanpa pandang bulu. Siapa pun kepada daerahnya yang melanggar Prokes harus diberi sanksi tegas.
Bahkan, tegas Fadli, kalau bisa dicopot, harus dicopot. Supaya menjadi pelajaran kepada kepala daerah yang lainya di Indonesia.
Lanjut lanjut, Fadli menyebut tidak hanya kepada daerah yang harus mendapat tindakan tegas. Para calon kepada daerah yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 juga harus mendapat
warning serupa.
"Bilamana ditemukan adanya cakada yang melanggar Prokes Covid-19 harus benar benar ditindak tegas oleh KPU RI, Bawaslu, dan Mendagri. Ya kalau lebih ekstremnya harus didiskualifikasi dari bursa calon kepada daerah," demikian Fadli Rumakefing.
