Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Anies Baswedan Dipanggil Polisi, Ridwan Kamil Juga Harus Dapat Perlakuan Sama

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 14:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, oleh pihak Polda Metro Jaya terkait penegakan protokol kesehatan masih menjadi perdebatan. Pasalnya, hanya Anies saja yang saat ini dipanggil oleh kepolisian.

Padahal ada sejumlah kejadian serupa yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dua kepala daerah lainnya tak dapat panggilan aparat keamanan.

"Pengusutan atas dugaan kelalaian mematuhi protokol kesehatan ini bagus, tetapi ada aroma politis, karena ketegasan ini mengemuka untuk Anies," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (18/11).


Menurut Dedi, kerumunan massa juga sempat terjadi di banyak daerah dan diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Namun demikian, sejauh ini tidak ada pemanggilan kepada kepala daerah tersebut.

"Bahkan khusus untuk momentum bersamaan dengan Anies, kerumunan juga terjadi di wilayah Jabar. Semestinya Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) mendapat perlakuan sama dengan Anies," bebernya.

Untuk itu, Dedi pun meminta pihak kepolisian untuk berlaku adil dan proporsional dalam menindak tegas aparat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

"Jangan sampai ada penilaian publik jika RK (Ridwan Kamil) mendapat pengecualian. Untuk itu ia pun layak dipanggil atas kelalaian menjaga wilayahnya dari kerumunan massa," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya