Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Ridwan Kamil 'Wariskan' Utang Triliunan, IPO: Ambisi Politis Lebih Terlihat Dibanding Komitmen Pembangunan

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 12:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Politik anggaran Provinsi Jawa Barat dinilai buruk. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bakal meninggalkan utang triliunan rupiah setelah jabatannya berakhir.

Dugaan ini muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 4 triliun kepada PT Sarana Multi Infra Struktur (PT SMI), guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Utang daerah yang akan diambil Ridwan Kamil menandai buruknya politik anggaran Jabar. Ambisi politis lebih terlihat dibanding komitmen pembangunan," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (17/11).


Dengan kondisi ekonomi dan melimpahnya sumber daya manusia di Provinsi Jabar, menurutnya Dedi, Ridwan Kamil dinilai masih berpeluang membangun tanpa pinjaman.

"Kecuali ia ingin mengulang pengalaman saat menjadi Walikota Bandung yang juga menyisakan persoalan keuangan karena pembangunan taman-taman," bebernya.

Di sisi lain, Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2024, menurut Dedi, hal tersebut bukanlah sikap yang etis. Justru menunjukkan sikap ambisius.

"RK seharusnya tidak terjebak dalam ambisi politis," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya