Berita

Tiga Cawabup Lamsel saat debat publik kedua/Repro

Politik

Pilkada Lampung Selatan 2020

Soal Pemekaran Natar Agung, 3 Cawabup Lamsel Ternyata Satu Suara

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 09:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tiga calon Wakil Bupati (Cawabup) Lampung Selatan (Lamsel) yakni nomor urut 1 Pandu Kesuma Dewangsa, nomor urut 2 Antoni Imam, dan nomor urut 3 Melin Haryani Wijaya sepakat mendukung pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Natar Agung.

Hal ini disampaikan ketiganya dalam debat kandidat Pilkada Lampung Selatan, Rabu malam (11/11).

Natar Agung ini tersusun dari 5 kecamatan. Yakni Natar, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung, dan Merbau Mataram.


Pandu menilai, pemekaran di lima kecamatan tersebut sangat dibutuhkan saat ini dan sudah ditindaklanjuti sebelum Bupati Nanang Ermanto cuti pilkada. Nanang telah membuat moratorium pemekaran dan sudah dilaksanakan pembentukan panitia pemekaran.

Sementara itu, Antoni Imam mengklaim, dirinya sudah berkeliling hampir ke seluruh desa di lima kecamatan wilayah DOB tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya, mayoritas setuju dengan rencana pemekaran Kabupaten Natar Agung.

"Ini harus direspons di pemerintah kabupaten, sesuai dengan perundang-undangan dan kewenangan yang berlaku. Ini akan setuju dan direspon sesuai kewenangan kami dan akan mendorongnya," kata Antoni, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

Senada dengan dua cawabup di atas, Melin juga menyampaikan hal yang sama. Sebagai warga Kecamatan Natar, ia akan memperjuangkan aspirasi permintaan masyarakat untuk menjadi kabupaten baru.

"Kami sangat mendukung program dan permintaan masyarakat. Kami akan mengupayakan Kabupaten Natar Agung dapat segera terwujud," kata Melin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya