Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
RMOL. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) diharapkan tetap turut andil memikirkan dan melakukan refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia.
Bukan hanya menyangkut pilkada serentak Desember nanti, tetapi bagaimana wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan sehat.
Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Virtual yang dihelat Majelis Nasional KAHMI dengan tema ‘Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19’, Rabu (7/10/2020) malam.
“Bagaimana proses pemilihan wakil rakyat di Senayan terus mengalami perbaikan. Termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang kita pilih. Apakah keputusan tentang
parliamentary threshold dan
presidential threshold yang tinggi menjadikan bangsa ini lebih baik? Atau sebaliknya?†ujar LaNyalla.
Sebab, lanjutnya, ambang batas yang tinggi bagi partai politik kerap menghasilkan kasus terbuangnya suara sah rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.
Begitu pula ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden, menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan. Bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi. Padahal konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Memang Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa kita bicarakan lagi. Koreksi atas demokrasi sangat wajar. Bukan sesuatu yang haram. Saya berharap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini,†urai Senator asal Jawa Timur ini.
Terkait pilkada serentak, LaNyalla mengungkap hasil Sidang Paripurna DPD RI di mana DPD dapat memahami apa yang telah diputuskan KPU bersama pemerintah dan DPR.
Meskipun DPD RI juga menghargai sikap dan warning yang disampaikan oleh Komite I DPD RI, yang berpendapat bahwa pilkada Desember sebaiknya ditunda dan diundur.
“Nah, malam ini KAHMI sebenarnya telah menggulirkan ide baru dengan pilihan kata, ‘Jalan Selamat Pilkada’. Artinya bagaimana kita semua, terutama penyelenggara, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI dan pemerintah, memastikan terwujudnya ‘Jalan Selamat’ itu," katanya.
Sambungnya, selain sebagai mekanisme politik, pilkada serentak Desember nanti juga menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional. Hal ini juga penting, mengingat ada dana sekitar Rp 14,7 triliun rupiah yang secara serentak bergulir ke daerah.
“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada yang digelar di 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini tentu dapat menjadi stimulan yang sangat menolong di tengah resesi ekonomi di Indonesia,†pungkasnya.
Hadir sebagai pembicara dalam webinar, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, anggota DPR RI Zulfikar Arse, anggota Presidium MN KAHMI Siti Zuhro, dan TB Massa Djafar, ketua prodi ilmu politik UNAS.
Dari jajaran pengurus MN KAHMI hadir Koordinator Presidium MN KAHMI Sigit Pamungkas dan Sekjend Manimbang Kahariyadi serta Ketua Dewan Penasehat MN KAHMI Akbar Tandjung.
