Berita

Najwa Shihab/Net

Politik

Najwa Shihab Dilaporkan Ke Polisi, Nasir Djamil: Simpatisan Penguasa Jangan Baper

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 19:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presenter Najwa Shihab sama sekali tidak melanggar kode etik jurnalistik ketika mewawancarai kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Karena itu, pelaporan Najwa Shihab kepada kepolisian oleh para 'simpatisan pejabat' dinilai terlalu bawa perasaan (baper) saat junjungannya di kritik. Sebab, salah satu tugas jurnalistik adalah melakukan kontrol sosial. 

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (7/10).


"Saya heran kok ada orang yang laporkan Najwa Shihab ke Polda? Alasannya pun terkesan dipaksakan dan tidak rasional," kata Nasir Djamil.

"Wajar jika Polda menolak laporan itu dan mengarahkan ke Dewan Pers. Dewan Pers pun telah menyatakan apa yang dilakukan Najwa tidak melanggar kode etik," sambungnya.

Atas dasar itu, politisi PKS asal Aceh ini berharap kepada para menteri untuk memperbaiki komunikasi publik dan menyuguhkan bukti dalam setiap wawancara dengan awak media.

Selanjutnya, simpatisan pejabat juga diminta jangan baper apabila junjungannya dikritik oleh publik.

"Suka atau tidak suka, media itu adalah alat kontrol sosial. Sebab pejabat publik tidak bekerja di ruangan hampa. Saran saya kepada para simpatisan penguasa agar rasa "baper" jangan melangkahi akal sehat," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya