Berita

Duta Besar AS untuk Israel David Friedman/Net

Dunia

Lewat Normalisasi Hubungan Dengan Israel, UEA Bisa Dapat Fasilitas Qualitative Military Edge Dari AS

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 09:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para ahli menyoroti kemungkinan terbukanya jalan penjualan senjata AS ke negara Teluk Arab pasca kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Israel dan UEA mengumumkan bahwa keduanya akan menormalkan hubungan diplomatik dan menjalin hubungan baru yang luas di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump.

Lewat perjanjian yang dikritik sebagian besar negara Timur Tengah seperti Turki dan Iran itu menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania yang membuat kesepakatan seperti itu dengan Israel, di mana mereka telah menikmati akses khusus ke penjualan senjata AS.


Dalam wawancara bersama Radio Publik Nasional pada hari Jumat (14/8), Duta Besar AS untuk Israel David Friedman mengatakan bahwa semakin dekat hubungan UEA dengan Israel maka semakin dekat pula hubungannya dengan Amerika.

“semakin Emirates menjadi teman Israel, menjadi mitra Israel, menjadi sekutu regional Amerika Serikat, saya pikir jelas itu mengubah ancaman penilaian dan bisa bermanfaat bagi Emirates 'pada penjualan senjata di masa depan," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (15/8).

Amerika Serikat selama ini menjamin bahwa Israel menerima senjata Amerika yang lebih canggih daripada yang diperoleh negara-negara Arab lainnya, memberikan mereka apa yang diberi label "Qualitative Military Edge" atas tetangganya. Salah satu contohnya adalah jet F-35 buatan Lockheed Martin Co yang digunakan Israel dalam pertempuran, tetapi UEA saat ini tidak dapat membelinya.

David Makovsky, direktur Proyek Hubungan Arab-Israel di lembaga think tank Washington Institute for Near East Policy, mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan itu adalah kemenangan bagi UEA.

"Kesepakatan itu adalah kemenangan bagi Emirates, yang tidak diragukan lagi akan memenuhi syarat untuk penjualan militer yang tidak dapat diperoleh karena pembatasan 'Qualitative Military Edge' karena takut teknologi tertentu dapat digunakan untuk melawan Israel," ungkapnya.

Pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS menyetujui kemungkinan penjualan hingga 4.569 kendaraan Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) bekas ke UEA seharga 556 juta dolar AS.

Anggota parlemen AS telah mencoba untuk mengekang rencana pemerintahan Trump untuk melakukan penjualan senjata terutama ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk menekan mereka dan untuk menghindari jatuhnya korban sipil yang lebih banyak dalam kampanye udara melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran dalam perang di Yaman.

Sebuah laporan pengawas pemerintah AS yang dirilis pada hari Selasa mengatakan Departemen Luar Negeri tidak sepenuhnya mengevaluasi risiko korban sipil di Yaman ketika mendorong penjualan besar senjata pada 2019 ke Arab Saudi dan UEA.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya