Berita

Patrick Chinamasa/Net

Dunia

Dubes AS Terancam Diusir, Partai Berkuasa Di Zimbabwe: Diplomat Seharusnya Tidak Berperilaku Seperti Penjahat

RABU, 29 JULI 2020 | 11:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Duta besar AS untuk Zimbabwe sedang menjadi sorotan penting partai yang berkuasa di negeri itu bahkan terancam akan diusir. Ini karena Dubes AS Brian Nichols dipandang sering mengganggu dan merongrong hukum negara Zimbabwe.  

Penjabat juru bicara partai ZANU-PF, Patrick Chinamasa, mengatakan kepada wartawan di Harare, apabila Nichols terus terlibat dalam berbagai tindakan seperti mendukung kerusuhan, mengoordinasikan kekerasan dan melatih pemberontak, pimpinan partai tidak akan ragu untuk memberinya perintah meninggalkan negara itu.

"Duta Besar AS Brian Nichols dan 'sekelompok gangster' harus menghentikan memobilisasi dan mendanai gangguan, mengoordinasikan kekerasan, dan melatih pemberontakan. Kepemimpinan kami tidak akan ragu untuk memberinya perintah pengusiran."


Diduga  AS terlibat dalam rencana protes oleh kelompok-kelompok oposisi yang menyerukan lebih banyak keadilan ekonomi, berkurangnya korupsi dan pengunduran diri Presiden Emmerson Mnangagwa.

AS juga diduga membantu membiayai kerusuhan di Zimbabwe tiga hari sebelum protes antipemerintah berlangsung.

Juru bicara oposisi, ketua Transformation Zimbabwe, Jacob Ngarivhume mengatakan, demonstrasi itu akan menandai saat yang menentukan bagi Zimbabwe.

Mengutip New Arm, Rabu (29/7), Chinamasa mengingatkan, "Diplomat seharusnya tidak berperilaku seperti penjahat, dan Brian Nichols adalah penjahat."

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya