Berita

Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis/Net

Dunia

Soal Aya Sofya, Ketua Partai Gerakan Nasionalis Turki: Yunani Terjebak Nostalgia 567 Tahun Yang Lalu

RABU, 29 JULI 2020 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Aksi pengibaran bendera setengah tiang serta membunyikan lonceng gereja yang dilakukan oleh Yunani selama pembukaan Masjid Aya Sofya di Istanbul minggu lalu ditanggapi dingin oleh kepala Partai Gerakan Nasionalis ( MHP) Devlet Bahceli. Ia menganggap aksi tersebut sebagai masalah internal Yunani dan bukan menjadi urusan Turki.

Bacheli menganggap Yunani masih terjebak pada sejarah 567 tahun silam ketika Ottoman menaklukkan Istanbul. Ia beranggapan demikian karena Athena melihat beberapa klaim atas Aya Sofya, yang jelas-jelas berada di dalam perbatasan Turki yang sah dan berdaulat

Dikutip dari AA, Selasa (28/7), Bahceli memuji keputusan pengadilan sebagai peristiwa paling penting dalam sejarah baru-baru ini, menyebut tindakan Yunani sebagai tanggapan “fasis.”


“Sikap Yunani ini tidak menunjukkan stabilitas, perdamaian, atau ketenangan," tambahnya.

Masjid Aya Sofya dibuka melalui upaya bersama Aliansi Rakyat yang terdiri dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) dan MHP yang berkuasa setelah pengadilan membatalkan keputusan Kabinet 1934 yang menjadikan Aya Sofya sebagai museum. Sebelum itu, Aya Sofya telah menjadi tempat ibadah kaum Muslim selama hampirsetengah abad.

Jumat lalu ratusan gereja di Yunani membunyikan bel dan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk protes atas keputusan Turki menetapkan Aya Sofya sebagai sebuah masjid.

Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, menyebut Turki sebagai pencari gara-gara atas pengubahan fungsi Aya Sofya.

“Apa yang mereka lakukan adalah penghinaan terhadap sejarah Abad 21,” ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya