Berita

Papan iklan bertema Brexit di London utara yang menggambarkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, bertuliskan 'Mari merayakan Brexit merah, putih dan biru'/AFP

Dunia

Survei: 49 Persen Pemilih Inggris Percaya Ada Campur Tangan Rusia Dalam Refendum Brexit

MINGGU, 26 JULI 2020 | 19:06 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hampir setengah warga Inggris percaya bahwa Rusia ikut campur dalam referendum pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Brexit. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat lembaga riset Opinium terbaru untuk Observer akhir pekan ini.

Jajak pendapat itu digelar setelah muncul laporan dari Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen Inggris awal pekan kemarin (Selasa, 21/7). Laporan itu mengemukakan, ada indikasi bahwa Rusia terlibat dalam referendum Brexit tahun 2016 lalu. Meski begitu, tidak ada bukti yang dirilis terkait dengan laporan tersebut.

Laporan yang sama juga menyebut bahwa Rusia pernah mencoba mempengaruhi referensum tahun 2014, ketika para pemilih Skotlandia menolak kemerdekaan.


Selain itu, disebutkan juga dalam laporan yang sama bahwa pemerintah Inggris dianggap belum berusaha menyelidiki potensi campur tangan Rusia dalam referendum tersebut. Inggris dikatakan terlalu meremahkan ancaman Rusia.

Menindaklanjuti laporan tersebut, lembaga riset Opinium bertanya kepada pemilih di Inggris soal apakah mereka berpikir ada keterlibatan Rusia dalam tiga pemilihan umum terakhir di Inggris, referendum Uni Eropa dan referendum Skotlandia.

Hasilnya, seperti dikabarkan The Guardian, sebanyak 49 persen pemilih di Inggris berpikir bahwa ada campur tangan Rusia dalam referendum Brexit atau disebut juga sebagai referendum Uni Eropa, sementara 23 persen lainnya tidak setuju.

Sementara itu, ditanya soal campur tangan Rusia dalam pemilihan umum 2019 di Inggris, 70 persen pemilih Demokrat Liberal dan 62 persen pemilih Partai buruh percaya bahwa pemerintah Rusia ikut campur. Sedangkan hanya 39 persen pemilih Konservatis yang menilai bahwa ada campur tangan Rusia dalam pemilihan tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya