Berita

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil/Net

Politik

Kalau Mau Reshuffle Jangan Marah-marah, Jokowi Presiden Bukan Pengamat Politik

SENIN, 29 JUNI 2020 | 10:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju dinilai berlebihan hingga harus diunggah ke laman media sosial Youtube.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil menegaskan, Jokowi tak perlu marah-marah untuk merombak susunan kabinet.

"Kalau mau reshuffle jangan bilang-bilang atau marah-marah, lakukan saja. Karena, Jokowi Presiden bukan pengamat politik," kata Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/6).

Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memecat pembantunya yang tidak becus dalam menghadapi situasi krisis saat ini, pandemik Covid-19.

Sehingga tidak perlu marah-marah. Jelas Nasir yang juga anggota DPR ini, masyarakat butuh tidankan nyata, bukan marah-marah.

"Kekuasaannya sangat besar untuk mengganti menteri yang berkinerja tidak sesuai dengan visi dan misi Jokowi dan Maruf Amin," katanya.

Nasir menambahkan dengan memunculkan video kemarahan, Jokowi tengah menunjukkan kelemahannya di hadapan publik lantaran tidak dapat mengawasi kinerja kabinetnya.

"Marah-marah justru menunjukkan kelemahan Jokowi yang tidak mampu mengontrol pembantunya," tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya