Covid-19 akan mudah menyerang negara-negara miskin yang tidak memiliki layanan kesehatan yang layak.
Ketika pemerintah tidak efektif atau terjadi korup di dalamnya, maka negara akan sangat rapuh dan miskin. Ini bisa menjadi pemicu keberlangsungan hidup dan juga ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, termasuk penanganan Covid-19.
Beberapa orang berpendapat bahwa Amerika Serikat telah memulai pada status negara gagal mengatasi wabah virus corona. Namun, bagi Pemerintah Australia, kekhawatiran sebenarnya justru ada di utara, yaitu di Papua Nugini dan Indonesia.
Media asing menulis, keduanya beresiko menjadi negara yang gagal karena potensi terjadinya kelalaian pada layanan kesehatan, kondisi ekonomi, penanganan kasus yang buruk.
Dari semua negara Pasifik yang berjuang dengan krisis kesehatan dan ekonomi yang berantakan, Papua Nugini (PNG) paling dekat dengan jurang kegagalan. PNG menanggung beban utang dan layanan kesehatan yang buruk, seperti dikutip dari
ABC News.
PNG telah mencatat kasus virus corona sebanyak 8 kasus yang terdeteksi di empat provinsi berbeda. Namun, perlu diperhitungkan data kasus yang belum terkonfirmasi. Kemungkinan virus sudah menyebar di beberapa wilayah tanpa deteksi dan tanpa pengobatan.
Covid-19 akan menjadi beban tambahan bagi negara yang sedang berjuang mengatasi berbagai penyakit lain seperti TBC dan malaria.
Direktur Program Kepulauan Pasifik di Lowy Institute, Jonathan Pryke, mengatakan, "Sistem kesehatannya berada di ambang kehancuran."
Kapasitas Pemerintah PNG untuk menawarkan dukungan ekonomi juga kurang.
Sebelum pandemik ini terjadi, PNG telah meminta restrukturisasi darurat utang. Sekarang harus berurusan dengan penurunan di pasar komoditas yang merupakan bencana bagi negara yang bergantung pada sumber daya.
"Sulit untuk mendefinisikan seperti apa krisis di Papua Nugini," kata Pryke, mengingat PNG memiliki pemerintahan yang kacau.
Di Indonesia, Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh nusantara. Saat ini ada hampir 9.000 kasus terdeteksi virus dan ada lebih dari 700 kematian.
Tapi, seperti halnya PNG, masih ada data yang belum terkonfirmasi.
Media asing banyak yang menyoroti penanganan Indonesia di awal pandemik begitu santai, hal yang berbeda dengan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara yang telah bergegas merespons wabah ini.
Pengujian terbatas yang telah dilakukan, dan penyebaran kasus yang diverifikasi di negara-negara tetangga, menunjukkan bahwa virus ini memiliki keberadaan yang jauh lebih besar di Indonesia daripada yang diklaim.
Pejabat Pemerintah Australia khawatir bahwa virus corona akan lepas kendali di kedua negara itu.
Kondisi itu juga dipicu oleh keresahan politik karena frustrasi pada ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan wabah. Belum lagi kondisi perawatan yang tidak layak, serta tidak adanya kepastian hukum bagi pelanggar alat-alat kesehatan dan juga bantuan logistis.
Sebaliknya, kesulitan yang ada di PNG membuat hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi, menurut Pryke.
"Sebagian besar warga PNG melanjutkan kehidupan tanpa mengharapkan banyak dari Pemerintah mereka."
Namun, krisis ini dapat semakin melemahkan kontrol Port Moresby, sebagai kota industri terbesar di PNG.
"Identitas nasional sudah merupakan konsep yang lemah," kata Pryke.
"Ada dorongan untuk pindah ke kontrol berbasis provinsi dan kita mungkin melihat lebih banyak dari itu."
Yang menjadi perhatian khusus adalah Dataran Tinggi, di mana sudah ada kekerasan berbasis suku dan konflik wilayah.
Jika di PNG warga bersikap apatis terhadap pemerintah dan lembaga nasional, sebaliknya Indonesia memiliki warga kritis.
Ian Kemish, seorang mantan diplomat dengan keahlian di seluruh Papua Nugini dan Indonesia, menilai Jakarta telah gagal memberi bantuan kepada warga yang terdampak wabah virus corona. Banyak pemberitaan di media sosial tentang bagaimana pemerintah dan Kota Jakarta kepayahan dalam menangani bantuan kepada warganya.
"Politik sangat lokal di Indonesia, di mana wilayah yang terdampak Covid-19 akan mudah dilihat dari media sosial,†kata Ian.
Pemerintah Australia menyulap pencegahan krisis di dalam negeri dan menerapkannya untuk luar negeri.
Perdana Menteri Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Marise Payne hampir setiap hari berhubungan dengan Perdana Menteri PNG James Marape, lebih dari pemimpin internasional lainnya.
Pemerintah Australia memiliki kepercayaan lebih pada kemampuan Marape untuk menangani krisis, tetapi keprihatinan besar saja tidak akan cukup untuk mencegah bencana.
Marape sudah mencoba untuk merestrukturisasi beban utang negara. Sementara menunggu Dana Moneter Internasonal (IMF) PNG telah mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Australia.
Sejak pandemi mulai menghancurkan ekonomi global, sekitar 80 negara telah meminta bantuan keuangan darurat dari IMF.
Bagian ini menjelaskan, mengapa Mr Morrison menekankan perlunya komunitas internasional untuk mendukung negara-negara Pasifik pada pertemuan virtual para pemimpin G20 baru-baru ini dan dalam panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump.
Pemerintah juga merasakan beban tugas historis untuk membantu PNG, serta kepercayaan masyarakat internasional bahwa itu adalah tanggung jawab Australia.
Dukungan finansial lebih lanjut untuk PNG bisa saja dilakukan, tetapi ada hal-hal yang terbatas,
Sementara pejabat PNG mengkoordinasikan respons yang kuat terhadap virus, negara itu masih bisa dilanda kasus impor melalui perbatasan dengan Indonesia.
"PNG tidak akan menjadi lebih baik sampai Indonesia menjadi lebih baik, dan Indonesia terlihat sangat menakutkan," kata Pryke, seperti dikutip dari
ABC News.
