Tanggapi Pengumuman STC, Koalisi Saudi Minta Semua Pihak Di Yaman Implementasikan Perjanjian Riyadh

Koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi meminta para pihak yang terlibat konflik di Yaman untuk menghentikan tindakan apa pun yang bisa meningkatnya ketegangan, alih-alih patuh pada perjanjian damai 2019.

"Koalisi mendesak untuk segera diakhirinya langkah-langkah yang bertentangan dengan Perjanjian Riyadh, dan bekerja cepat menuju implementasinya dengan mengutip dukungan luas dari komunitas internasional dan PBB," ujar koalisi dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh SPA, Senin (27/4).

"Koalisi telah dan akan terus melakukan tindakan praktis serta langkah-langkah sistematis untuk mengimplementasikan Perjanjian Riyadh antara para pihak untuk menyatukan Yaman, memulihkan institusi negara, dan memerangi momok terorisme," lanjut pernyataan yang dikutip dari Sputnik.

Koalisi tersebut menekankan, kepentingan rakyar Yaman adalah di atas segalanya.

Pernyataan itu merupakan sebuah balasan dari pengumuman pembentukan pemerintahan sendiri yang dilakukan oleh Dewan Transisi Selatan (STC) pada Minggu dini hari (26/4). STC mengumumkan membentuk pemerintahan sendiri di wilayah-wilayah yang dikuasainya dan menyatakan keadaan darurat.

STC menuding pemerintah Yaman telah terlibat dalam korupsi dan gagal membayar gaji kepada prajurit dan warga sipil selama beberapa bulan.

Pada November 2019, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan STC menandatangani perjanjian damai di Riyadh, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung sejak 2015.

Salah satu isi perjanjian itu adalah kelompok separatis harus mengembalikan fasilitas dan lembaga negara di Yaman bagian selatan kepada pemerintah.