Aturan penerapan physical distancing serta PSBB membuat sektor transportasi sangat terpukul. Ditambah lagi ketika pemerintah menetapkan aturan larangan mudik.
Beberapa perusahaan transportasi mengeluh dan menyampaikan kesulitannya. Pemerintah tidak tinggal diam, beberapa skema stimulus pun dirancang.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, menyampaikan ada dua skema yang sedang disiapkan pemerintah untuk membantu perusahaan otobus (PO).
“Yang sedang dikerjakan Pemerintah adalah bantalan untuk pembiayaan, sedang disiapkan ada dua skema,†ujar Yustinus, dalam diskusi terbuka via daring Minggu (26/4).
Menurutnya, otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan Peraturan OJK 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional akibat dampak Covid-19. Ini adalah skema pertama, dan relaksasi tersebut sudah diterapkan, meski terdapat permasalahan di lapangan. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan OJK.
“Industri keuangan non-bank, akan di-cover di sini, akan mendapat relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan juga bantuan dana. Besarnya berapa? Tergantung skema perbankan atau lembaga pembiayaan masing-masing," terang Yustinus.
Skema yang dilakukan berupa cost sharing dan re-sharing.
Untuk skema kedua, pemerintah secara pararel menyiapkan dukungan untuk lembaga pembiayaan bank dan non-bank untuk memberikan kredit lebih. Pemerintah akan segera menyiapkan skema tersebut bersama OJK dan Bank Indonesia.
Pinjaman tersebut diyakini tidak memberatkan pelaku usaha transportasi.
Pemerintah akan menerbitkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 23/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19. Terdapat 18 sektor tambahan yang diberikan insentif termasuk sektor transportasi.
