Berita

UMKM Membuat Alat Perlindungan Diri/Net

Politik

Mestinya Pemerintah Berikan Relaksasi Untuk Produk Kesehatan Di Tengah Epidemik Covid-19

JUMAT, 10 APRIL 2020 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah diharapkan segera melakukan relaksasi terhadap produk-produk impor dalam pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan untuk penanganan wabah virus corona.

Relaksasi juga diharapkan bisa untuk produk dalam negeri lainnya.

Saat ini, Indonesia membutuhkan banyak sekali pasokan alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan. Dengan diberikannya relaksasi tentu akan membantu kelancaran distribusi pasokan tersebut.


“Tentunya dalam melakukan relaksasi, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, harus menggandeng pihak lain," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu, dalam keterangannya, Kamis (9/4).  

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang berkonsentrasi pada bidang kesehatan di antaranya adalah GP Farmasi, IPMG, Gakeslab, dan ASPAKI. Menurut Sri Rahayu, pemerintah mestinya berkolborasi dengan perusahaan-perusahaan itu.
 
Begitu pula dengan penyalurannya. Pemerintah harus memiliki database yang selalu diperbaharui secara realtime terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD.

Penyaluran APD ini haruslah tepat sasarn dan pihak-pihak terkait bisa memastikan bahwa APD sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai tujuan.

“Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang menindak secara tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan ekspor alat kesehatan dan obat penanganan Covid-19,” ujar Sri Rahayu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya