Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PDIP: Pemerintah Lebih Baik Urus Buruh Migran Ketimbang Eks WNI Kombatan ISIS

SENIN, 10 FEBRUARI 2020 | 16:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah lebih baik memikirkan nasib WNI yang berada di luar negeri menjadi buruh migran yang diberangkatkan oleh agen-agen ilegal ketimbang merencanakan pemulangan 600 eks WNI kombatan ISIS ke tanah air.

Meskipun, perlindungan terhadap semua WNI diluar negeri mesti dilakukan oleh pemerintah. Buruh migran lebih penting untuk diperhatikan pemerintah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).


"Sebenarnya banyak tugas negara dalam konteks melakukan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri. Satu diantaranya soal overstay atau masyarakat kita yang menjadi tenaga kerja kemudian masa berlaku paspornya habis atau ketika pergi ke luar negeri diberangkatkan oleh agen-agen yang tidak resmi terus mengalami kendala," ujar Masinton Pasaribu.

"Menurut saya itu (buruh migran) lebih real untuk diurus oleh negara," imbuhnya menegaskan.

Masinton Pasaribu menilai 600 eks WNI kombatan ISIS mesti dilakukan kajian serius dan mendalam bila ingin dipulangkan ke tanah air.

Sebab, mereka telah berjejaring dengan organisasi teroris transnasional dan jelas menyatakan keluar dari NKRI dan tidak percaya ideologi Pancasila.

"Terkait dengan adanya orang Indonesia yang bergabung dalam organisasi teroris Internasional seperti ISIS, harus dikaji betul, urgensi wacana pemulangan itu apa? Urgensinya apa buat bangsa ini?" tanyanya.

"Nah, mereka pergi kan karena tidak percaya pada sistem negara, ideologi politik negara, Pancasila," demikian Masinton Pasaribu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya