Berita

Drajad H. Wibowo (dua kanan)/RMOL

Politik

Dradjad Wibowo: Setiap Mendengar Politisi Berurusan Dengan KPK, Saya Merasa Terpukul

SABTU, 08 FEBRUARI 2020 | 15:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Drajad H. Wibowo, baru saja menyerahkan berkas pendaftaran sebagai kandidat bakal calon ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025.

Sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke Sekertaris Steering Commitee (SC) Kongres V PAN, Saleh Partaonan Daulay. Dradjad Wibowo memberikan sedikit kata sambutan.

Dalam sambutannya, Drajad Wibowo sempat menyinggung politisi yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dia mengaku sedih dan terpukul jika ada politisi yang berurusan dengan lembaga antirasuah. Namun, Dradjad Wibowo tidak menyebut spesifik siapa politisi yang dimaksudkannya itu.

"Saya selalu merasa sedih, merasa terpukul, setiap saat mendengar ada politisi yang harus bermasalah dengan KPK. Entah itu dia berada di pemerintahan di eksekutif, entah dia menteri, entah itu dia berada di DPR, anggota DPRD," ujarnya di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2).

Menurutnya, politisi yang berurusan dengan KPK itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik maupun partai politik itu sendiri.

"Karena apa? Karena itu membuat masyatakat semakin alergi terhadap proses politik. Masyarakat semakin melihat bahwa politik itu kotor. Dan survei-survei menujukkan gitu," kata Dradjad H Wibowo.

Karena itu, jika dia terpilih menjadi ketua umum PAN Periode 2020-2025 dirinya akan berusaha mengembalikan citra negatif masyarakat terhadap politik. Salah satunya dengan membentuk sistem keuangan partai yang akuntabel dan transparan.

"Misi dakwah saya untuk good and clean governance itu salah satu yang ingin saya perjuangkan apabila nanti diberi amanat nanti memimpin PAN. Adalah merombak membenahi pengelolaan keuangan partai-partai politik. PAN kita harapkan bisa menjadi pelopor didalam perombakan keuangan parpol," urainya.

"Karena kita mengharapkan pengelolaan keuangan parpol nanti itu betul-betul bisa menjadi pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan layak audit oleh BPK," demikian Dradjad Wibowo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya