Berita

Mulfachri Harahap/Net

Politik

KONGRES PAN 2020

Pernah Digarap KPK, Mulfachri Harahap Sulit Dapat Dukungan DPW Dan DPD

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020 | 10:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Calon Ketua Umum PAN periode 2020-2025 Mulfachri Harahap dinilai sulit untuk mendapat dukungan dari pemilik suara pada Kongres V PAN tahun 2020.

Selain tidak begitu bersinar, mantan Ketua Fraksi PAN di DPR itu pernah "berurusan" dan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Mulfachri pada tahun 2019 pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, yang menjerat eks Wakil Ketua DPR fraksi PAN Taufik Kurniawan.


"Kalau ingin menjadi ketua umum PAN, harus bebas dari korupsi. Jadi, kalau dia pernah dipanggil KPK, DPD dan DPW enggak akan memilih dia," kata pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi, Jumat (7/2).

Uchok menjelaskan, ada beberapa hal lain yang juga mesti dipertimbangkan oleh para kandidat ketum; restu politik pendiri PAN Amien Rais, dan restu Istana.

"Inilah nanti yang akan bertarung di Kongres PAN. Jadi, kalau dia pernah sudah dipanggil KPK, sudah itu tidak dapat restu dari Amien Rais, sudah itu Istana masak bodoh dengan itu, ini akan kalah. Ya enggak usah nyalon deh," pungkasnya.

Hingga saat ini, ada empat calon ketum PAN. Mulfachri Harahap sendiri, petahana Zulkifli Hasan, Dradjad H. Wibowo, dan Asman Abnur.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya