Berita

Rapat Paripurna DPR RI/RMOL

Politik

Demokrat Dan PKS Cecar Komitmen Pimpinan DPR Tentang Nasib Pansus Jiwasraya

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 23:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tindak lanjut mengenai pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya dipertanyakan sejumlah anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Kamis (6/2).

"Kami mohon penjelasan perihal surat terkait Pansus hak angket Jiwasraya yang telah ditandatangani 104 anggota. Menjelaskan tahapan-tahapan proses yang telah ditindaklanjuti dari pimpinan," tegas anggotaa DPR fraksi Demokrat, Sartono Hutomo.

Menurutnya, pimpinan DPR mestinya memproses usulan pansus dari dua fraksi tersebut untuk mengusut Jiwasraya Gate secara terang-benderang dan menemukan aktor intelektual di belakangnya.


"Pimpinan (DPR) saya pikir permasalahan yang sangat menghentak kita semua, mega skandal Jiwasraya ini harus cepat dituntaskan secara gamblang, terang-benderang dan menyeluruh suapaya enggak terjadi salah sangka sesama anak bangsa ini," tegasnya lagi.

"Dalam forum ini, kami memohon untuk secepatnya mengadendakan dan ditindaklanjuti proses yang sudah kami sampaikan suratnya kepada pimpinan," sambungnya.  

Hal senada juga disampaikan anggota DPR fraksi PKS, Ahmad Junaidi Auly. Menurutnya, oknun yang bermain di balik skandal Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 12,4 triliun harus diusut tuntas dengan pansus.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa agar usulan pansus hak angket ini segera ditindaklanjuti," tuutpnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya