Berita

Azis Syamsuddin/Net

Politik

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Tiga Hal Ini Sebelum Pulangkan Eks Kombatan ISIS

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 14:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemerintah untuk memulangkan mantan kombatan ISIS ke Indonesia harus melalui banyak kajian yang mendalam.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

"Kalau pemulangan ISIS itu tinjauan dan pertimbangannya ada beberapa hal, minimal ada tiga pertimbangan," ujar Azis.


Dua pertimbangan utama adalah, mantan kombatan ISIS itu diterima di tanah air dan langsung dilakukan penyaringan untuk memastikan paham radikal lepas dari mereka.

"Filter atau dalam hal sosialisasi undang-udang dan segala macamnya itu dimasukkan yang bertanggung jawab adalah dalam hal ini sebagai leading sektornya adalah BNPT," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk opsi ketiga, lanjutnya, adalah membatalkan rencana pemerintah tersebut dengan pertimbangan resiko penyebaran paham radikal ISIS di Indonesia.

Namun begitu, dikatakan Azis, sebelum menentukan itu semua. Terpenting nanti ditanyakan terlebih dahulu kesiapan BNPT untuk melakukan penyaringan jika rencana itu benar dilakukan.

"Tinggal BNPT kesiapan seperti apa, teknis pembahasan ada di Komisi II dengan BNPT," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya