Berita

Dukungan Amien Rais tak jadi jaminan kemenangan bagi Mulfachri Harahap/Net

Politik

Mulfachri Dompleng Nama Amien Rais, Pengamat: Nggak Ngaruh, DPW Dan DPD Penentunya

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 10:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Salah satu Calon Ketua Umum (Caketum) PAN pada Kongres 10 Februari 2020 nanti, Mulfachri Harahap, dinilai bukan lawan sebanding bagi petahana Zulkifli Hasan yang juga maju.

Meski Mulfachri mendompleng dan mengklaim dapat restu dari Ketua Dewan Penasihan PAN, Amien Rais, hal itu tak akan berdampak apa pun.

"Nggak ngaruh," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (6/2).


Adi Prayitno menilai restu Amien Rais tidak memberikan pengaruh besar pada kontestasi Kongres PAN V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebab, yang menentukan kemenangan adalah suara dari DPW dan DPD PAN di seluruh Indonesia.

"Untuk urusan isu politik kebangsaan seperti NKRI, nasionalisme, dan lain-lain, Amien Rais masih berpengaruh. Tapi urusan memilih Ketum PAN, DPW dan DPD punya referensi sendiri," kata Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini.

Menurut Adi, DPW dan DPD PAN tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun termasuk Amien Rais yang namanya didompleng oleh Mulfachri Harahap. Terlebih, Mulfachri Harahap jarang terdengar sepak terjangnya selama dia di PAN.

"DPD dan DPW sangat otonom memilih calon Ketum PAN, tak bisa diintervensi siapa pun. Gerakan kandidat lainnya belum terlihat signifikan," demikian Adi Prayitno.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya