Berita

Ujang Komarudin/Net

Politik

Sudah Tepat, Pemerintah Lebih Pilih Tolak Virus Corona Ketimbang Investasi China

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah pemerintah Indonesia menutup akses penerbangan dari dan ke China dinilai sudah tepat meskipun mendapat respons sebaliknya dari pihak negara Tirai Bambu.

Penutupan akses sementara dari dan ke China semata-mata untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dari wabah virus mematikan bernama Corona.

Begitu penilaian analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (5/2).


"Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat. Walaupun dapat peringatan dari Dubes China. Penutupan akses penerbangan ke Indonesia itu sangatlah penting, bahkan wajib. Karena untuk melindungi warga negara dan negara dari acaman virus corona yang berasal dari China," kata Ujang Komarudin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, jika akses penerbangan dari dan ke China masih terbuka, maka potensi penyebaran virus tersebut sangat terbuka lebar masuk ke Indonesia. Meskipun di satu sisi, investasi China di Indonesia cukup massif.

"Jika sudah masuk, maka masyarakat dan pemerintah akan sibuk dan kewalahan. Bahkan biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar dari sekedar investasi China," tuturnya.

Lebih lanjut, Ujng Komarudin menyatakan bahwa pemerintah mesti mempertahankan penutupan penerbangan dari dan ke China untuk upaya antisipatif terhadap wabah virus Corona.

"Jadi apa yang dilakukan pemerintah sudah benar. Sedia payung sebelum hujan. Antisipasi dulu, sebelum kejadian," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya