Berita

Kemenkes disarankan ajak influencer medsos untuk berkomunikasi dengan masyarakat/et

Politik

Soal Penolakan Warga Natuna, Kemenkes Disarankan Gandeng Atta Halilintar Dan Didi Kempot

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 | 14:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komunikasi menjadi salah satu kunci bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait virus corona. Khususnya bagi warga Natuna yang menolak kehadiran 238 WNI yang saat ini tengah menjalani masa observasi selama 14 hari.

Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Mohammad Nabil Haroen, saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

"Kritik yang ingin saya sampaikan, pembenahan manajemen komunikasi publik. Tentu Pak Menteri juga harus mengakui bahwa manajemen komunikasi di pemerintah, entah itu di pemerintahan dan Kemenkes maupun yang lain memang belum cukup bagus," kata Nabil.


Karena itu, reaksi warga Natuna yang menolak kedatangan WNI dari Wuhan untuk diobservasi dinilai wajar. Pasalnya, masyarakat tidak mengerti istilah-istilah ilmiah yang kerap digunakan oleh Kemenkes dan pemerintah dalam memberikan informasi.

"Masyarakat awam tidak mengerti kalau suspect itu baru diduga. Orang tahunya suspect itu ya positif. Sehingga itu yang kemudian menjadi kegelisahan masyarakat," tegas Nabil.

Salah satu cara untuk membenahi komunikasi dengan masyarakat, Kemenkes bersama kementerian dan lembaga terkait disarankan untuk mengoptimalkan peran media sosial (medsos).

Salah satunya dengan cara menggandeng para influencer medsos, seperti YouTuber Atta Halilintar hingga pelantun campur sari yang digandrungi kaum milenial, Didi Kempot.

"Jadi, manajemen komunikasi ini perlu diperbaiki," kata Nabil.

"Kalau hanya menyampaikan informasi melalui situs Kemenkes, Instagram Kemenkes, mungkin orang tidak akan aware. Tapi lain kalau misalnya Kemenkes ngajak Atta Halilintar, atau Didi Kempot misalnya, pasti akan berbeda," demikian Nabil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya