Penolakan Warga Natuna, Pengamat: Wajar, Warga Tidak Percaya Pemerintah

Meski sangat disayangkan, penolakan warga Kepulauan Natuna terhadap WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan dan dikarantina di Natuna, meski disikapi secara serius oleh pemerintah. Pemerintah, wajib meyakinkan warga agar tindakan karantina di wilayah itu tidak berdampak apa pun terhadap penduduk Natuna.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (3/2).

"Sangat disayangkan sikap penolakan itu, tetapi bagaimanapun ini reaksi normal, dan pemerintah harus berhasil meyakinkan warga jika karantina tidak akan berdampak buruk bagi warga lainnya," kata Dedy.

Disisi lain, penolakan dari warga Kepulauan Natuna itu antara lain sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan yang terkesan 'mengentengkan' masalah wabah virus Corona ini. Padahal, di negara-negara lain menjadi perhatian serius virus Corona tersebut.

"Ini menandai ketidakpercayaan warga pada pemerintah, warga ragu apakah pemerintah benar-benar bisa diandalkan atau tidak? Terlebih kurun terakhir ini Menkes sendiri terkesan meremehkan musibah virus ini, yang bagi negara-negara lain ditangani secara serius," tutur Dedy.

Lebih lanjut, Pengamat Politik dari Universitas Telkom ini menilai Menkes dr Terawan meski menjadikan pelajaran kedepannya terkait penolakan dari warga Kepulauan Natuna itu.

"Menkes harus berkaca dari penolakan ini, warga tidak terlalu mementingkan himbauan untuk tidak khawatir, yang mereka perlukan adalah penjelasan yang benar-bebar bisa dipercaya," demikian Dedy.