Berita

Unjuk rasa menentang rencana perdamaian Timur Tengah ala Trump/Net

Dunia

Solidaritas Untuk Palestina, Rusia Tolak 'Kesepakatan Abad Ini' Ala Trump

MINGGU, 02 FEBRUARI 2020 | 21:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia merupakan salah satu negara yang ragu dengan rencana perdamaian Timur Tengah baru yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Rusia menilai bahwa rencana perdamaian yang diklaim Trump sebagai "kesepakatan abad ini" tidak sesuai dengan keputusan PBB mengenai masalah tersebut serta tidak cocok dengan dunia Arab.
"Cukup jelas bahwa beberapa ketentuan rencana ini tidak sepenuhnya sesuai dengan resolusi yang relevan oleh Dewan Keamanan PBB," kata juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, seperti dimuat Russia Today (Minggu, 2/2).

Ini adalah tanggapan resmi perdana Kremlin atas rencana Amerika Serikat yang dibuat tanpa konsultasi atau pembicaraan lebih dulu dengan Palestina.  

Ini adalah tanggapan resmi perdana Kremlin atas rencana Amerika Serikat yang dibuat tanpa konsultasi atau pembicaraan lebih dulu dengan Palestina.  

"Kami melihat reaksi Palestina, kami melihat reaksi sejumlah negara Arab yang menolak rencana ini dalam solidaritas dengan Palestina," sambung Peskov.

Trump sendiri diketahui menganggap rencana perdamaian itu sebagai kesempatan "win-win" bagi kedua belah pihak, dan solusi dua negara yang realistis bagi masalah Israel dan Palestina.

Namun rencana itu ditolak keras oleh Palestina karena sangat tidak menampung hak warga Palestina. Salah satu poinnya menyebutkan bahwa mereka menyerukan pembentukan negara Palestina yang berdaulat, namun ibukotanya akan berlokasi di luar Yerusalem Timur, dan keamanan serta kebijakan perbatasannya akan diputuskan oleh Israel.

Penolakan yang sama juga dikeluarkan oleh Liga Arab yang menggelar pertemuan darurat di Kairo akhir pekan ini. Mereka menggap bahwa rencana itu tidak adil bagi Palestina.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya