Berita

Deni Maulana Lubis/Net

Hukum

KPK Garap Politisi Nasdem Terkait Kasus Suap Walikota Medan

JUMAT, 31 JANUARI 2020 | 10:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Partai Nasdem Deni Maulana Lubis dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan yang menjerat Walikota Medan (nonaktif) Tengku Dzulmi Eldin.

Mantan anggota DPRD Kota Medan itu sedianya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan protokoler Walikota Medan yakni Syamsul Fitri Siregar.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SF (Syamsul Fitri)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (31/1).


Sejumlah orang penting pernah diperiksa dalam kasus ini, mulai dari anak kandung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly hingga seorang pengusaha yang juga sohib menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang yaitu Akbar Himawan Buchari.

Bahkan, Akbar Himawan dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri.

Dalam perkara ini, Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin bersama Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansari, dan seorang protokoler Syamsul Fitri Siregar ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan.

Ketiganya diduga terbukti melakukan suap proyek dan promosi jabatan di Pemkot Medan.

Isa Ansyari diduga menyuap Dzulmi Eldin sebesar Rp 330 juta. Uang haram itu disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan.

Selain itu, Isa juga memberikan uang Rp 250 juta, di mana Rp 200 juta ditransfer dan sisanya secara tunai melalui Syamsul Fitri Siregar. Uang itu diperuntukkan membayar kelebihan dana nonbudget dari perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang pada Juli 2019, lantaran mengajak keluarga ikut ke Jepang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya