Berita

Jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di Pejaten/RMOL

Politik

Terduga Teroris Saja Cepat, Masak Harun Masiku Nggak Ada Yang Tahu

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 18:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Genap tiga pekan buronan KPK, Harun Masiku belum juga ditangkap. Padahal, kader PDIP itu sudah menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO) per 27 Januari 2020.

KPK dan kepolisian dinilai tidak serius dalam mencari keberadaan tersangka suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) di PDI Perjuangan itu.

Pasalnya, perangkat yang dimiliki kepolisian tidak digunakan secara maksimal sebagaimana dilakukan saat mencari teroris.


Begitu disampaikan anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Manager Riset Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat jumpa pers di kantornya, kawasan Pejaten, Kamis (30/1).

"Soal pencarian Harun Masiku. Kapolri melalui kabareskrim kemarin mengatakan akan membantu. Setahu saya Brimob itu kalau mencari terduga teroris, baru terduga aja udah ditembak mati. Lah ini Harun Masiku sudah 3 minggu nggak ada yang tahu?" tutur Wawan penuh heran.

Pihaknya menyayangkan jika tidak ada itikad baik dari KPK dan kepolisian dalam menuntaskan kasus ini. Dengan segala perangkat yang dimiliki korps Bhayangkara.

"Padahal polisi itu punya perangkat, mulai dari polda, polres sampai Babinkamtib di desa-desa. Harusnya mesin itu bisa digerakkan gitu," tegasnya.

"Dan KPK punya fungsi koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum yang lain. Artinya ini juga bisa digerakan," demikian Wawan.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya