Jokowi saat berkunjung di Natuna/Net
MENGHADAPI kasus Jiwasraya, ASABRI, Bumiputera dan lainnya yang dinilai serius bagi rakyat dan bangsa Indonesia semua menunggu sikap tegas seorang kepala negara untuk mengarahkan dan menginstruksikan agar aparat penegak hukum segera menuntaskan pelanggaran hukum yang terjadi.
Memproses hukum dengan konsisten siapapun yang terlibat. Membangkitkan semangat patriotisme membela kepentingan negara diatas kepentingan kelompok.
Begitu juga dengan permainan China di Natuna, kezaliman Uighur, serta proteksi negara atas penyebaran virus corona nCoV. Presiden baiknya tampil gagah membela kepentingan bangsanya. Menjadi pahlawan dunia atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran kedaulatan wilayah. Jagoan terdepan pembela HAM.
Tak perlu lancar berbahasa Inggris, berpidato dengan bahasa Indonesia saja tetapi isinya menggelegar mempengaruhi pandangan masyarakat dunia.
Presiden Dunia Ketiga yang Tampil Kuat Syarat utamanya adalah melepas dahulu ikatan kepentingan lingkaran yang menyandera. Ketika menjadi presiden periode pertama dan juga kedua pastilah didukung oleh banyak elemen kepentingan parasitis yang menempel pada kekuasaan sentral. Ikut mengatur dan mengambil keuntungan bisnis, kepartaian, atau jaringan pengaruh. Berebut posisi dalam lingkaran tersebut untuk menjadi dalang yang menentukan.
Pertarungan alot Pilpres 2014 antara pasangan Jokowi-Kalla melawan Prabowo-Hatta dimenangkannya dengan kotroversial. Dugaan kecurangan membawa kasus ke MK. Begitu juga dengan Pilpres 2019 kemenangan Jokowi-Amin atas Prabowo-Sandi juga berujung ke MK. Dugaan tetap sama bahkan lebih
Prabowo yang memang lemah, menerima kekalahan di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Lebih parahnya Prabowo terakhir malah menjadi Menteri Jokowi.
Siapa yang menjadi dalang "kemenangan" Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 selalu menjadi bahan diskusi yang hangat. Hendro dan Luhut tentu mengambil peran penting bersama CSIS dan grup Kompas. Partai koalisi berada di depan. Nasdem memiliki posisi terpenting mengingat pengaju JK di 2014 juga Jokowi yang akhirnya formal di dukung PDIP.
Perebutan partai terdepan terjadi di Pilpres 2019. PDIP menggeser Nasdem. Sementara para Purnawirawan seperti Luhut, Tyasno, Fachru Rozi dan tentu Hendro tetap mengambil posisi kunci sukses Jokowi. Soal taipan sudah hadir sejak Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Pendukung dana strategis.
Dalam konteks global, AS yang agak khawatir dengan Prabowo di Pilpres 2014 nampaknya mensupport Jokowi-JK juga. Hanya ketika kemudiannya Jokowi begitu mesra dengan RRC maka AS mengambil posisi berbeda. Pilpres 2019 lebih dekat pada Prabowo, meskipun dukungan tersebut belum penuh. Kerusuhan Papua menjadi sinyal AS yang terjun "menggoyang" Jokowi. "Invasi" China ke Natuna tak bisa dipisahkan dari perebutan pengaruh AS-China di Indonesia.
Kini Jokowi tetap masih terkepung berbagai kepentingan di lingkarannya. Ia mencoba lepas dari peran sentral PDIP. Contoh kasus adalah perburuan Harun Masiku soal suap KPU. Sementara PDIP memperkuat tekanan dengan langkah Jaksa Agung yang mengotak atik Jiwasraya dan lainnya. "Musuh" Jokowi yaitu Prabowo sudah jinak meskipun Prabowo bermitra dengan Megawati. PDIP dan Gerindra yang sedang bersahabat.
Pertanyaan yang sulit terjawab adalah mampukah Jokowi mandiri ? Lepas dan tidak menjadi wayang kepentingan pihak pihak yang mengitarinya?
Keraguan masih merasuk hati rakyat apalagi jika dikaitkan dengan kualitas sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kharismanya terus merosot akibat ambivalensi dan masih terusnya mengedepankan pencitraan. Ditambah fenomena baru yaitu nepotisme. Anak mantu dan kerabat yang maju pilkada.
Jika konflik internal menajam, kasus korupsi jadi mainan, serta kondisi ekonomi terus memburuk dan kinerja para Menteri yang amburadul, maka sinyalemen Jokowi yang sulit bertahan hingga 2024 sangat mungkin terjadi. Kenaikan harga dan tarif yang menyentuh dan menggelisahkan rakyat kecil akan mempercepat proses keruntuhan tersebut.
M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik
