Berita

SBY/Net

Politik

Tulisan Panjang SBY Bukti Sikap Negarawan Dan Komitmen Berantas Korupsi

SELASA, 28 JANUARI 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tulisan panjang Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul "Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan Selamatkan Negara dari Krisis yang Lebih Besar" menunjukkan sikap kenegarawanan sekaligus komitmen memberantas korupsi.

Begitu disampaikan politisi Partai Demokrat Irwan Fecho kepada wartawan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

"Bagi saya surat Pak SBY itu adalah sikap negarawan. Sekaligus sikap ketegasan beliau terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Irwan.


Anggota Komisi V DPR itu menilai ketua umum Demokrat tersebut sudah secara gamblang menegaskan bahwa partai berlambang mercy mengupayakan agar kasus Jiwasraya dapat diusut tuntas dan tidak ada kaitannya dengan era SBY menjabat presiden.

"Sehingga sudah sewajarnya Pak SBY kemudian menegaskan agar kasus Jiwasraya ini diusut tuntas," tegas Irwan.

Sebagai bentuk ketegasan Demokrat, kata Legislator asal Kalimantan ini, kader Demokrat yang ada di parlemen mengupayakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, bukan hanya membentuk Panja (Panitia Kerja) semata.

"Sikap Demokrat sangat tegas untuk dibentuk pansus bukan panja. Dengan pansus kita dapat mengurai ini sampai tuntas, termasuk hubungannya dengan Pemilu 2019. Jangan sampai kemudian demokrasi kita juga dihancurkan oleh perbuatan korup," pungkasnya.

SBY sebelumnya menyebut ada tujuh arena penyelidikan dan penyelesaian Krisis Jiwasraya.

Diantara tujuh arena tersebut, SBY mempertanyakan kerugian negara yang sebenarnya, berikut lima tersangka yang kini resmi di tahan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pertama, berapa triliun jebolnya keuangan Jiwasraya? Meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN ini, antara lain dari sumber BPK, namun investigasi harus bisa menentukan jumlah ini secara akurat. Benarkah jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar Rp 13,7 triliun.

Kedua, mengapa jebol? Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk? Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak? Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?

Ketiga, siapa yang bikin jebol? Menurut SBY, hal ini perlu dilakukan investigasi siapa saja yang menyebabkan jebolnya keuangan BUMN tersebut.

"Benarkah hanya 5 orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja “di belakang”? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang," paparnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dan menahan mereka terkait dugaan korupsi di Jiwasraya. Namun, belum ada rincian jelas dan perkembangan signifikan dalam kasus Jiwasraya ini.

Lima tersangka yang telah ditetapkan itu adalah Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro,  Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya