Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kembali jadi target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin prestasi selama dua tahun berturut-turut kembali diraih.
Keinginan itu disampaikan Anies saat menghadiri dan memberikan arahan pada “Kick Off Meeting Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2019†di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1).
LKPD ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Tanggal 13 Maret 2020 kita akan memulai penyerahan kepada BPK dan tanggal 27 Januari 2020 akan
kick off,†ucap Anies.
Dalam kesempatan itu, Anies juga menggarisbawahi betapa pentingnya menuntaskan permasalahan aset yang menjadi catatan dan temuan BPK. Menurutnya, sebagian besar adalah masalah administrasi.
"Ini yang harus diselesaikan. Aset yang sudah puluhan tahun ini harus dibereskan, itu jadi PR utama,†jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab dengan mempertahankan WTP ini, maka akan berpengaruh juga pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran
Selain itu, Anies juga menyarankan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat tim khusus sebagai langkah percepatan penyelesaian LKPD sesuai dengan ketentuan. Mengingat tahun ini batas akhir penyelesaian LKPD lebih maju daripada tahun sebelumnya.
“Kalau perlu buat tim percepatan penyelesaian LKPD, jadi ada tim khusus yang terdiri dari pribadi yang menurut Bapak/Ibu berkompeten. Saya minta kepada jajaran untuk
all out mempertahankan WTP, dan bagi SKPD yang mengalami reorganisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya,†pungkasnya.
