Berita

Menteri LHK Siti Nurbaya/Net

Nusantara

Pemerintah Hentikan Tambang Ilegal Di Seputaran Ibu Kota Baru

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Maraknya  tambang ilegal  di seputaran wilayah ibu kota baru,  
menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Setidaknya ada enam tambang illegal yang aktif di sekitaran Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru, serta beberapa di Penajam Paser Utara .
Siti menyebut pemerintah akan menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut.


"Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," kata Siti usai rapat pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1).

Aktivitas penambangan ilegal selama ini kerap dilakukan oleh warga setempat. Pemerintah akan mencari solusi agar masyarakat setempat memiliki mata pencaharian baru.

Siti menyebut terdapat 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya.

Ia bersama pemerintah daerah setempat turun ke lapangan untuk memantau dan memastikan lubang galian bekas tambang tersebut ditutup kembali. Menurutnya, perusahaan yang melakukan penambangan wajib menutup kembali lubang bekas tambang itu.

"Harusnya Pemda, dinas tambang mengikuti. Dinas ESDM mengikuti dan seharusnya sebagai stakeholder tertinggi kementerian melakukan pembinaan,"  ujar Siti.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan ibu kota baru di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan merusak lingkungan wilayah itu maupun wilayah sekitarnya.

"Kami memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kami rehabilitasi, yang kami perbaiki," kata Jokowi dalam rapat terbatas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya