Berita

Kanopi Roboh Di Sekolah/Net

Nusantara

Pasca Kanopi Ambruk, Komisi E DPRD Data Sekolah Layak Rehabilitasi.

SABTU, 28 DESEMBER 2019 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria meminta agar Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta segera memperbaiki kanopi SDN 10 dan 12 Kembangan Utara, Jakarta Barat yang ambruk.

Permintaan ini dilontarkan setelah Komisi E meninjau kedua sekolah yang berlokasi di tempat yang sama.

Kanopi di gedung SDN 10 dan 12 Jakarta Barat ambruk dan ringsek pada Rabu (25/12) lalu. Kejadian tersebut tidak menimbulkan korban, karena sekolah sedang libur.


"Kita mau panggil Citata, melihat sisa-sisa kanopi yang ada. Apalah itu memang perlu kita cabut atau tidak, karena memang cukup berbahaya. Nanti Pak Kadis (Kadisdik) mungkin akan memanggil Citata mem-follow up masalah itu," kata Iman di lokasi, Jumat (27/12).

Kanopi yang roboh mencapai 60 meter. Ini sangat membahayakan, apalagi bentuk kanopi tersebut terhubung satu sama lain.

Komisi E juga meminta agar Dinas Pendidikan mengecek seluruh sekolah agar tidak terjadi peristiwa serupa.

"Pasti kita sudah kasih tau Pak Kadis, tolong supaya semua Kasudin-kasudin digerakkan. Diperiksa semua kanopi-kanopi. Terutama gedung-gedung yang relatif lama, gedung-gedung tingkat dua ke atas," ucap Iman.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga telah mengusulkan agar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mendata sekolah yang layak atau tidak layak dilakukan rehabilitasi.

Hal ini dilakukan guna memimimalisir kejadian ambruknya kanopi seperti yang terjadi di SDN 10 dan 12 Jakarta Barat di Kembangan, beberapa waktu lalu.

"Teman di Komisi E, masing-masing daerah pemilihan (Dapil) kami akan mulai mendata sekolah-sekolah mana saja, baik SD, SMP, SMA yang akan dilakukan rehab," kata Zita, Jumat (27/12).  

Jika sudah didata, Zita akan meminta rekomendasi sekolah mana saja yang nantinya akan direhabilitasi baik skala besar atau skala kecil. Program untuk rehabilitasi sekolah dimasukkan dalam anggaran di tahun 2021.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya