Haji Lulung: Daripada Untuk Diskotik, Mending Kasih Penghargaan Orang Jakarta Yang Taat Bayar Pajak

Kasus pencabutan penghargaan Adi Karya Wisata kepada diskotik Colosseum diapresiasi oleh banyak pihak.

Salah satunya dari mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang saat ini duduk di DPR RI Abraham Lunggana atau populer disapa Haji Lulung.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan bahwa pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 bersumber dari kesalahan internal.

Berangkat dari kasus itu, Anies Baswedan kemudian membebastugaskan Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali yang langsung digantikan Sri Haryati.

Oleh karena itu, pencopotan Alberto Ali sebagai Plt Kadispar dianggap Lulung sebagai langkah yang tepat.

“Iya, karena itu memang kesalahan saya bilang. Secara internal, yang di bawah itu salah. Makanya Anies harus ambil tindakan. Sudah tepat menurut saya, good,” kata Lulung saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Pemberian penghargaan kepada Colosseum diputuskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui  SK Nomor 388 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adikarya Wisata Tahun 2019.

Menurut Lulung, pemberian penghargaan kepada diskotek oleh Dispar DKI kurang tepat. Ia menilai lebih tepat jika penghargaan diberikan BPRD DKI Jakarta, yang diukur dari kepatuhan membayar pajak.

“Penghargaan kan orang yang bayar pajak, bagus, Kenapa harus Dinas Pariwisata? Kenapa bukan Dispenda (BPRD) kan begitu. Kan pajak ada dua, pajak pemerintah pusat, pajak daerah,” pungkas Lulung.

Pembatalan penghargaan itu didasari pada surat rekomendasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terkait temuan penyalahgunaan narkotika di diskotek tersebut.