Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Disparbud, Sri Haryati/RMOL

Nusantara

Masih Menyisakan Pertanyaan, Pembahasan Penghargaan Colosseum Dilanjut Setelah Tahun Baru

SELASA, 24 DESEMBER 2019 | 01:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengundang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta untuk rapat bersama membahas tentang pembatalan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotik Colosseum.

DPRD DKI Jakarta dalam hal ini Komisi B menilai penting mendengarkan penjelasan Disparbud atas kejanggalan penghargaan terhadap Colosseum.

Ditemui usai rapat, Pelaksana Tugas (Plt) Disparbud, Sri Haryati membantah pihaknya tak berkomunikasi dengan DPRD terkait dengan pernghargaan yang berujung polemik di publik.


"Setau saya kemarin (DPRD) diundang, bahkan ada anggota dewan yang hadir (dalam pemberian penghargaan). Informasi dari Disparbud seperti itu," ungkapnya di Gedung DPRD DKI, Senin (23/12).

Sejauh ini, pihaknya mengaku ada koordinasi yang kurang lancar antara Pemprov DKI dengan DPRD. Hal itu menjadi catatan penting baginya.

"Saya sih melihat ini ada mis koordinasi saja di dinas pariwisata yang harus kita benahi," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, ia mengaku masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi pihaknya untuk menentukan langkah ke depan.

"Rapat ini belum berakhir karena ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan, Insya Allah tanggal 6 (Januari) akan dilanjutkan," pungkasnya.

Saat ini, penghargaan tersebut telah dibatalkan atas dasar surat rekomendasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terkait temuan penyalahgunaan narkotika di diskotek tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya