Berita

Diskotek Colosseum/Net

Nusantara

Plt Diparbud Baru Urai Miskomunikasi Adikarya Wisata Untuk Colosseum

SENIN, 23 DESEMBER 2019 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta memenuhi undangan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk menjelaskan seputar pembatalan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotik Colosseum.

Pelaksana tugas (Plt) Disparbud Sri Haryati mengakui ada miskoordinasi di dalam tubuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

"Seperti yang disampaikan pernah ada surat teguran terhadap industri pariwisata tersebut (Colosseum). Tapi kenapa itu kok tidak diberikan kepada tim penilai?" ungkap Sri saat ditemui seusai rapat Komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12).


Sri menjelaskan bahwa tim penilai penghargaan Adikarya Wisata bukan berasal dari Disparbud, melainkan dari tim luar yang terdiri dari profesional.

Dengan kata lain, Sri menyebut bahwa ada dokumen yang memang tidak tersampaikan kepada tim tersebut.

"Saya sih melihat ini ada miskoordinasi saja di Dinas Pariwisata yang harus kita benahi," sambungnya.

Pemberian penghargaan kepada Colosseum diputuskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan SK Nomor 388 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adikarya Wisata Tahun 2019.

Pembatalan penghargaan itu didasari pada surat rekomendasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terkait temuan penyalahgunaan narkotika di diskotek tersebut.

Atas surat rekomendasi tersebut, Sri menegaskan seharusnya Colosseum tidak menjadi pemenang penganugerahan.

"Bahkan seharusnya tidak masuk ke dalam nominasi," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya