Berita

Ilustrasi

Politik

Gerindra Tidak Sarankan FPI Jadi Partai Politik

SENIN, 02 DESEMBER 2019 | 07:58 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Partai Gerindra merasa perlu meluruskan informas terkait pernyataan salah seorang wakil ketua umum partai itu, Arief Poyuono yang antara lain menyarankan agar Fron Pembela Islam (FPI) menjadi partai politik.

Penjelasan mengenai sikap resmi partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini disampaikan admin akun Twitter resmi partai itu, @Gerindra.

“Selamat pagi. Semua pernyataan Saudara Arief Puyono (maksudnya Poyuono) tidak mewakili Partai Gerindra,” tulis admin akun itu sambil menyertakan link sebuah berita yang mengutip pernyataan Arief Poyuono.


Di dalam berita itu, selain menyarankan FPI menjadi partai politik, Arief Poyuono juga mengatakan bahwa dengan menjadi partai politik, FPI harus menyatakan Pancasila sebagai dasar organisasi itu.

Dia juga menambahkan, apabila FPI menjadi partai politik, maka Habib Rizieq Shihab dapat menjadi calon presiden.

Meurut Arief Poyuono, ini adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan semua perdebatan mengenai FPI yang selalu muncul ke permukaan beberapa waktu belakangan ini.

Di dalam akun resmi Partai Gerindra itu disebutkan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga sudah menyampaikan permintaan kepada pemerintah mengenai perpanjangan izin FPI.

“Terkait izin FPI, Sekjen Partai Gerindra @MuzaniGerindra juga meminta agar pemerintah khususnya @Kemendagri agar mengeluarkan izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar,” demikian pernyataan itu.


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya