Berita

Boris Johson ingin pemilu Inggris dipercepat/Net

Dunia

Boris Johnson Gagal Dapatkan Suara Parleman Untuk Percepat Pemilu Inggris

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 09:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Boris Johson butuh kerja sangat keras untuk mendapatkan dukungan dari Parlemen Inggris. Perdana Menteri Inggris itu kembali gagal mendapatkan dukungan suara mayoritas untuk mempercepat Pemilu.

Sebanyak 299 anggota parlemen mendukung usulan Boris Johnson untuk mengadakan pemilihan umum awal pada 12 Desember mendatang. Sementara 70 menentang.

Namun, jumlah tersebut tidak mencapai batas bawah dukungan yaitu dua pertiga suara dari 650 anggota parlemen yang disyaratkan oleh hukum di Inggris untuk meloloskan keinginan tersebut.


Melansir AFP, Selasa (29/10), Partai Buruh sebagian besar abstain soal pemilu yang dipercepat ini.

"Karena mayoritas yang dibutuhkan belum tercapai," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat John Bercow.

Johnson diketahui memang mendorong pemilu diadakan lebih awal. Hal ini merupakan bagian dari upayanya memecahkan kebuntuan politik soal Brexit.

Johnson bersumpah untuk mengakhiri "kelumpuhan" atas kepergian Inggris dari Uni Eropa. "Dengan satu atau lain cara, kita harus melanjutkan ke pemilihan," katanya kepada anggota parlemen.

"Rumah ini tidak bisa lagi menyandera negara ini. Jutaan keluarga dan bisnis tidak dapat merencanakan masa depan karena ini," lanjutnya.

Selain itu, Johnson mendorong pemilihan umum dipercepat, untuk mengamankan suara mayoritas di parlemen yang akan memungkinkannya mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyetujui kesepakatan perceraian dengan Brussels.

Di sisi lain, para pemimpin UE pada Senin kemarin menyetujui perpanjangan ketiga untuk proses Brexit sampai 31 Januari 2020. Johnson tampaknya enggan menerima ini. Dia pun mendesak UE untuk tidak memberikan perpanjangan waktu lagi setelah itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya