Berita

Benjamin Netanyahu dan PM Israel Terpilih Benny Gantz/Israel National News

Dunia

Jalankan Mandat Presiden Israel, Netanyahu Dan Gantz Bertemu Bahas Rekonsiliasi

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 21:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembentukan pemerintahan rekonsiliasi di Israel sudah di depan mata. Pasalnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri terpilih, Benny Gantz tengah melakukan pembicaraan koalisi.

Dilansir dari Israel National News, Minggu malam (27/10), Netanyahu dan Gantz bertemu di markas Pasukan Pertahanan Israel, Tel Aviv.  Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kemungkinan-kemungkinan politik dan disepakati Partai Biru dan Putih yang mendukung Gantz serta Partai Likud yang mendukung Netanyahu akan melakukan pertemuan lain.

"Pertemuan diadakan dengan semangat tinggi dan selama pertemuan tim negosiasi Biru dan Putih berusaha untuk mengkoordinasikan pertemuan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang untuk membahas opsi membentuk pedoman pemerintah dan koalisi berdasarkan kepada pemahaman bahwa mandat saat ini, perdana menteri terpilih dipegang oleh Ketua Umum Partai Biru dan Putih," jelas perwakilan Partai Biru dan Putih setelah pertemuan.  


Sebelum melakukan pertemuan tersebut, tim negosiasi keduanya diketahui telah bertemu di Kfar Maccabiah. Saat ini, kedua pihak tengah menyepakati beberapa hal, khususnya jumlah kursi di pemerintahan Gantz nantinya.

Partai Likud dengan 55 kursi dari total 120 kursi menyatakan bersedia untuk setia pada Gantz. Sementara Partai Biru dan Putih pada dasarnya menolak untuk membentuk pemerintah rekonsiliasi.

Menanggapi hal ini, menteri dari Partai Likud, Yariv Levin menegaskan bahwa pembentukan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab akan sangat berbahaya bagi Israel.

"Perwakilan Biru dan Putih menolak untuk berkomitmen bahwa mereka tidak akan membentuk pemerintahan minoritas yang berbahaya ini," kata Levin.

Rekonsiliasi sendiri merupakan mandat dari Presiden Israel Reuven Rivlin untuk membentuk kabinet pemerintahan persatuan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya