Berita

Menteri Perdagangan Jepang Isshu Sugawara memilih mundur setelah tersandung skandal/Net

Dunia

Tersandung Skandal Black Campaign, Menteri Perdagangan Jepang Mengundurkan Diri

JUMAT, 25 OKTOBER 2019 | 10:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Masyarakat Jepang memang dikenal menjunjung tinggi integritas dan harga diri. Terutama di kalangan pejabat pemerintahan yang tak segan mundur dari jabatannya saat tersandung kasus hukum.

Adalah Menteri Perdagangan Jepang, Isshu Sugawara yang langsung mengajukan pengunduran diri setelah muncul laporan media lokal pada Jumat (25/10), perihal black campaign yang diduga dilakukannya saat pemilihan umum beberapa waktu lalu.

Dilansir dari Channel News Asia, Sugawara dicurigai telah melakukan money politics dengan memberikan 20.000 yen atau sekitar Rp 2,5 juta (Rp 129/yen) untuk sebuah keluarga yang terlantar di daerah pemilihannya. Selain itu, Sugawara juga dituding telah memberikan hadiah kepada pemilih lainnya.


Jumlah uang yang diberikan Sugawara sebenarnya terbilang kecil. Namun hal tersebut tetap merupakan pelanggaran undang-undang pemilu di Jepang.

Sementara itu, menurut laporan stasiun televisi NHK, Sugawara telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setelah pertemuan kabinet.

Dikutip dari media lokal Jiji, Sugawara mengatakan, "Bukan maksud saya agar debat parlemen macet (karena skandal itu)."

Sugawara sendiri diangkat oleh Abe dalam perombakan kabinet baru-baru ini. Pengangkatan Sugawara difouskan untuk menangani negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.

Setelah mengundurkan diri, tugas menteri perdagangan akan beralih menjadi tanggung jawab mantan Menteri Perdagangan sekaligus Menteri Luar Negeri saat ini, Toshimitsu Motegi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya