Soal Rebutan Kursi Pimpinan MPR, PPP: Selesaikan Dengan Musyawarah

Ketua Fraksi PPP Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Arwani Thomafi mengatakan maraknya isu rebutan kursi pimpinan MPR sebaiknya tidak perlu diributkan, dengan ini seharusnya MPR lebih bisa mengedepankan komunikasi secara musyawarah.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar MPR, bertajuk “MPR Rumah Kebangsaan” yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (2/8).

“Untuk itulah saya menuju ke 2019,  MPR periode mendatang,  isu-isu yang enggak substantif itu harus dikurangi, misalnya soal rebutan pimpinan MPR, coba kita mulai dari hal yang paling mendasar ini yang pertama kali, kita selesaikan melalui cara musyawarah,” ungkapnya.

Untuk meredakan hal ini kata dia, sebaiknya para pimpinan bangsa, pimpinan partai maupun anggota MPR dan DPR bisa berkumpul satu meja, dengan menyelesaikan secara musyawarah.

“Kalau bagi saya dari PPP, kita sangat welcome sekali, enggak perlu harus mengajukan calon-calon yang penting beliau-beliau duduk,  kalau udah musyawarah itu enggak akan memilih cara itulah. Saya kira dimulai dari situ,” tandasnya.

Meskipun begitu, Arwani menyinggung dengan masuknya partai oposisi ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya akan menambah beban, terlebih posisi porsi sembilan partai koalisi Jokowi-Maruf Amin yang dinilai sudah cukup.

“Nggak perlu lagi ada semacam kemarin saya sempat ditelepon, bapak Arwani bagaimana soal Pimpinan MPR biar enggak gaduh?, semua partai dikasih aja, ini 9 Partai tambah satu DPD, kalau semua partai dikasih nanti DPD bagaimana? apakah DPD dikasih untuk wilayah timur, barat dan lain-lain,” tandasnya.

Oleh karenanya, dia menegaskan agar semua pihak terkait khususnya MPR sendiri untuk melakukan musyawarah mufakat.

"Sehingga menjadi penting untuk melalui, melewati tahap pertama ini, MPR bisa nggak bermusyawarah untuk pimpinan MPR, untuk melengkapi keseluruhan alat kelengkapan yang ada di MPR," tandasnya.