Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI, Isma Yatun dalam sidang Paripurna DPRD Sumut, di Gedung DPRD Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/5).
Paripurna memang beragendakan Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
“Atas nama pimpinan BPK, saya mengapresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPRD kota dan kabupaten atas kerjasamanya mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntable," ujar Ima Yatun.
Ia menjelaskan, penetapan predikat WTP setelah BPK mencermati seluruh laporan keuangan masing-masing. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPK RI tidak menemukan hal yang menyalahi kriteria pengelolaan keuangan.
"Misalnya tidak ada permasalahan aset, belanja dan pengelolaan kas. Semua yang berkaitan dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pemeriksaan keuangan sudah tidak ada masalah," ujarnya.
Meski memberi penilaian WTP, dikatakan Isma Yatun, BPK masih memberikan beberapa catatan khusus untuk menjadi bahan perbaikan. Diantaranya mengenai persoalan belanja perjalanan dinas dan adanya kelebihan pembayaran dalam proyek atau belanja modal.
"Namun catatan itu karena nilainya masih dalam batasan wajar, sehingga tetap dapat diterima," tandas dia, seperti dilansir
RMOL Sumut.
